Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Di Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar (11/05), Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia di Hotel Clarion Makassar. Pertemuan dipimpin oleh Ir H Ahmadi Noor Supit selaku ketua tim dan didampingi beberapa anggota antara lain H. Muh Nur Purnamasidi, H. Sukirman S Pd, MM, H Amir Uskara M.Kes, Ir H Harry Poernomo, dr Anarulita Muchtar, Ir. H. A Junaidi Audly MM, dan Nuchyati SH. Pertemuan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari daerah.

Kepala perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Drs. Widiyatmantoro, menjelaskan bagaimana hasil audit pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat mempengaruhi pembangunan di daerah. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan Opini merupakan indikator akuntabilitas pemerintah. Peningkatan perbaikan  opini atas laporan keuangan bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang didasarkan data dan pengelolaan keuangan yang baik akan memacu pembangunan di daerah. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di entitas Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 21 entitas mendapatkan opini WTP, 3 entitas mendapatkan WDP dan 1 Entitas mendapatkan Disclaimer.

Selain itu, disampaikan pula informasi terkait proses pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang melakukan audit/pemeriksaan. Proses pemeriksaan laporan keuangan yang menghasilkan opini melalui tahapan dan mekanisme review berjenjang yaitu Review tingkat perwakilan dan Review Tingkat pusat. Pengendalian internal juga dimaksimalkan oleh BPK untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Beberapa contoh pengendalian internal antara lain pengarahan kepala perwakilan terhadap penekanan nilai dasar, kode etik dan prosedur pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas, survey kepada auditee dan whistleblowing system. Komisi XI DPR RI berterima kasih atas penjelasan dan pencapaian Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan dan berharap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan ditingkatkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *